Edukasi Ulama-Pesantren, KemenPPPA Minta Sunat Perempuan Disetop

Edukasi Ulama-Pesantren, KemenPPPA Minta Sunat Perempuan Disetop

Rahma Harbani - detikHikmah
Kamis, 17 Nov 2022 08:00 WIB
Arab woman with veil against orange yellow sky
Ilustrasi. KemenPPPA menggaungkan pencegahan P2GP atau sunat perempuan. (Foto: Getty Images/iStockphoto/vanbeets)
Jakarta - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) memberikan pendidikan publik pada kelompok ulama, pesantren, dan organisasi keagamaan untuk pencegahan praktik sunat perempuan. Hal itu sebagai salah satu upaya implementasi Road Map Pencegahan Rencana Aksi Nasional P2GP (Pemotongan Perlukaan Genitalia Perempuan).

"Upaya KemenPPPA dalam implementasi Road Map dan Rencana Aksi Nasional P2GP yakni melakukan pendidikan publik kepada kelompok ulama, pesantren dan organisasi keagamaan yang telah menghasilkan tausiah berkaitan dengan P2GP," kata Asisten Deputi Peningkatan Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha KemenPPPA Eko Novi dalam keterangannya, dikutip Rabu (16/11/2022).

Selain pendidikan publik yang bersifat masif, KemenPPPA juga menyiapkan 3 strategi besar dalam pengimplementasian Road Map Pencegahan P2GP hingga tahun 2030 melalui penyediaan data nasional P2GP, advokasi kebijakan, dan sistem pengorganisasian terpadu.

"Untuk mewujudkan hal itu, KemenPPPA membutuhkan sinergi dan partisipasi dari berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat dan daerah, organisasi masyarakat, tokoh agama, Forum Anak dan berbagai elemen lainnya untuk mengupayakan pencegahan P2GP," tutur Eko Novi.

Menurutnya, KemenPPPA juga sudah mendorong masuknya P2GP ke dalam rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Penurunan Kekerasan Terhadap Perempuan. Kemudian, pihaknya pun mendorong penyusunan Fatwa Pencegahan P2GP melalui kongres KUPI bersama dengan United Nations Population Fund (UNFPA).

Lebih lanjut, Eko Novi membeberkan latar belakang upaya pencegahan P2GP tersebut. Berdasarkan penuturannya, data dari KemenPPPA bersama Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 menunjukkan 21,3 persen perempuan melakukan sunat perempuan sesuai kriteria World Health Organization (WHO) dan 33,7 persen melaksanakan khitan secara simbolis.

Survei tersebut dilakukan dalam tajuk Survei Pengalaman Hidup Perempuan (SPHPN). Responden dari survei KemenPPPA dan BPS tersebut dilakukan pada perempuan berusia 15-49 tahun yang tinggal bersama.

Melalui kesempatan yang sama, Representatif UNFPA untuk Indonesia, Anjali Sen mengapresiasi upaya KemenPPPA dalam mencegah praktik P2GP atau sunat perempuan. Sebab, menurutnya, penghapusan praktik tersebut membutuhkan kerja sama kolektif.

"UNFPA Indonesia telah bekerja sama dengan berbagai mitra termasuk KemenPPPA, Komnas Perempuan, Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), aktivis perempuan dan kaum muda untuk mengakhiri P2GP di Indonesia selama bertahun-tahun," katanya.

"Penghapusan praktik P2GP membutuhkan kerja sama secara kolektif dan multisektor antara pemerintah, tokoh masyarakat, masyarakat sipil dan mitra lainnya dengan fokus agar orang tua dan masyarakat memahami dampak negatif P2GP bagi anak perempuan dan perempuan," imbuh dia lagi.

Sementara, Dosen Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Nur Rofiah menambahkan ada bahaya tindak pemotongan dan perlukaan genitalia perempuan. Untuk itu, kata Nur Rofiah, diperlukan ulama yang memiliki kapasitas keulamaan dan perspektif perempuan.

"KUPI mendorong para ulama baik perempuan dan laki-laki yang memiliki kapasitas keulamaan dan perspektif perempuan untuk memperhatikan pengalaman khas perempuan baik secara biologis dan sosial salah satunya terkait isu P2GP," tukasnya.

Simak Video "Mengenal Sosok Agus Pria yang Kabur Selama 25 Tahun Karena Takut Disunat"
[Gambas:Video 20detik]
(rah/lus)