9 Hasil Mudzakarah Haji: Dorong Kuota Normal hingga Larang Dana Talangan

9 Hasil Mudzakarah Haji: Dorong Kuota Normal hingga Larang Dana Talangan

Rahma Harbani - detikHikmah
Rabu, 30 Nov 2022 13:30 WIB
Mudzakarah Perhajian Indonesia 2022
Gelaran Mudzakarah Perhajian Indonesia 2022 di Situbondo, Jawa Timur. (Foto: Dok. Kemenag)
Jakarta - Mudzakarah atau simposium Perhajian Indonesia tahun 2022 yang digelar pada 28-30 November 2022 menghasilkan sembilan rekomendasi. Sejumlah diktum yang disinggung yakni menyoal kuota haji normal jemaah Indonesia hingga penggunaan dana talangan.

Hasil rekomendasi tersebut dibacakan oleh Pengasuh Pesantren Salafiyah Syafi'iyyah Situbondo KH R Ahmad Azaim Ibrahimy pada penutupan mudzakarah, Selasa (29/11/2022).

KH R Azami Ibrahimy menyebutkan salah satu diktum yang melarang penggunaan dana talangan. Berdasarkan penuturannya, dana talangan bertentangan dengan kaidah istitha'ah atau kemampuan dan berkontribusi dalam mengularnya antrean haji.

"Tidak mentolerir penggunaan dana talangan dan segala bentuk pembiayaan haji yang bertentangan dengan pemenuhan kaidah istitha'ah dan menjadikan daftar antren haji semakin panjang," tutur dia.

Untuk mengurangi antrean panjang tersebut, mudzakarah ini juga mendorong pemerintah untuk mengupayakan dikembalikannya kuota normal pada pelaksanaan haji tahun 2023 mendatang.

Sementara itu, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief mengatakan, ia berkomitmen untuk mengimplementasikan diktum tersebut menjadi sebuah kebijakan pada penyelenggaraan haji tahun depan.

"Kami di Kemenag akan semakin percaya diri untuk memperjuangkan rumusan yang telah direkomendasikan agar bisa diimplementasikan dalam bentuk kebijakan yang lebih operasional," ungkapnya.

Adapun isi lengkap rekomendasi yang dihasilkan dalam forum tersebut dapat disimak pada ulasan berikut.

9 Rekomendasi Hasil Mudzakarah Perhajian Indonesia 2022

1. Pemerintah melakukan persiapan haji 1444 H/2023 M lebih dini, baik dalam penyiapan layanan maupun pembinaan manasik kepada jamaah haji;

2. Meningkatkan layanan kepada jamaah haji dengan inovasi program dan perbaikan kualitas pelayanan, baik pelayanan umum, bimbingan ibadah maupun kesehatan;

3. Pemerintah melakukan perbaikan kualitas kecakapan petugas haji secara menyeluruh melalui proses seleksi berbasis kompetensi;

4. Mendorong pemerintah untuk mengupayakan dikembalikannya kuota normal pada penyelenggaraan haji tahun 1444 H/2023 M dalam rangka mengurangi panjangnya antrean haji (waiting list);

5. Untuk melindungi dan menjamin pelaksanaan pembayaran DAM sesuai ketentuan fikih, maka pemerintah perlu mengatur pembayaran tersebut melalui lembaga yang ditunjuk;

6. Memberikan perhatian khusus kepada jamaah haji lansia untuk mendapatkan prioritas keberangkatan dalam rangka mengurangi risiko penarikan setoran awal BIPIH;

7. Tidak mentolerir penggunaan dana talangan dan segala bentuk pembiayaan haji yang bertentangan dengan pemenuhan kaidah istitha'ah dan menjadikan daftar antrean haji semakin panjang;

8. Mengingat besarnya penggunaan nilai manfaat dana haji pada operasional haji tahun 1443 H/2022 M, untuk keberlangsungan penyelenggaraan ibadah haji ke depan dan pemenuhan syarat istitha'ah maka perlu penyesuaian biaya perjalanan ibadah haji (BIPIH);

9. Dalam rangka penyampaian https://www.detik.com//hikmah/haji-dan-umrah/d-6434774/9-hasil-mudzakarah-haji-dorong-kuota-normal-hingga-larang-dana-talangan yang benar dan komprehensif terkait penyelenggaraan ibadah haji dan umrah kepada masyarakat, maka pemerintah perlu melakukan sosialisasi secara masif dengan melibatkan stakeholder terkait.

Secara simbolis, kesembilan rekomendasi tersebut ditandatangani oleh tujuh perwakilan peserta. Lalu, penandatanganan diikuti oleh seluruh peserta setelah penutupan.

Ketujuh perwakilan peserta tersebut di antaranya Dr KH Miftah Faqih (PBNU), Dr KH Faisol Masar (Al Irsyad), Dr KH Aim Muhammad Furqon (Persis), Dr H Masmin Afif (Kakanwil Kemenag DIY), Drs H A Rijal, MPd (Kabid PHU Kanwil Aceh), Dr H Muallif M.Pd (Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi NTB), dan KH Agus Salim (Forum Komunikasi KBIHU).

Kemenag menggelar Mudzakarah Perhajian Indonesia 2022 di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, Situbondo, Jawa Timur pada 28-30 November 2022. Tema yang diusung dalam mudzakarah ini adalah BIPIH dan Keberlangsungan Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Forum tersebut dihadiri Pengasuh Pesantren Salafiyah Syafi'iyah KH R Ahmad Azaim Ibrahimy KH Afifuddin Muhajir, Staf Khusus Menag Bidang Ukhuwah Islamiyah dan Moderasi Beragama Ishfah Abidal Aziz, sejumlah ulama yang tergabung dalam konsultan haji 2022, pejabat Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), para Kanwil Kemenag Provinsi dan Kabid PHU dari seluruh Indonesia, hingga pimpinan ormas Islam.

Mudzakarah ini untuk merespons dinamika penyelenggaraan haji, khususnya setelah Arab Saudi menaikkan biaya Masya'ir 2022 secara mendadak hingga 1,5 triliun. Untuk itu, menurut Direktur Bina Haji Ditjen PHU Kemenag Arsad Hidayat, hasil mudzakarah nantinya dijadikan dasar untuk membuat kebijakan soal pembiayaan jemaah haji 2023.

Simak Video "RI Dapat Kuota 221 Ribu, Menag Bakal Bahas Biaya Haji 2023 dengan DPR"
[Gambas:Video 20detik]
(rah/erd)