Soal Kenaikan Biaya Haji, Mudzakarah: Perlu Ada Penyesuaian BIPIH

Soal Kenaikan Biaya Haji, Mudzakarah: Perlu Ada Penyesuaian BIPIH

Rahma Harbani - detikHikmah
Rabu, 30 Nov 2022 11:13 WIB
Mudzakarah Perhajian Indonesia
Mudzakarah Perhajian Indonesia 2022 di Situbondo. (Foto: Dok. Kemenag)
Jakarta - Mudzakarah Perhajian Indonesia 2022 menyarankan perlu adanya penyesuaian biaya perjalanan ibadah haji atau BIPIH. Hal ini diperlukan mengingat terus membesarnya penggunaan nilai manfaat dana operasional haji khususnya setelah Arab Saudi menerbitkan kebijakannya.

Hasil rekomendasi tersebut dibacakan oleh Pengasuh Pesantren Salafiyah Syafi'iyyah Situbondo KHR Ahmad Azaim Ibrahimy pada penutupan mudzakarah pada Selasa (29/11/2022). Berdasarkan penuturannya, tujuan penyesuain agar penyelenggaraan ibadah haji tetap berlangsung dan memenuhi syarat istitha'ah.

"Mengingat besarnya penggunaan nilai manfaat dana haji pada operasional haji tahun 1443 H/2022 M maka perlu penyesuaian biaya perjalanan ibadah haji (BIPIH)," ujar KH R Ahmad Azaim melalui keterangannya, dikutip Rabu (30/11/2022).

KH R Ahmad Azaim juga menyebutkan rekomendasi lain dari hasil mudzakarah tersebut. Khususnya pelarangan penggunaan dana talangan yang dapat memicu daftar antrean haji mengular.

"Tidak mentolerir penggunaan dana talangan dan segala bentuk pembiayaan haji yang bertentangan dengan pemenuhan kaidah istitha'ah dan menjadikan daftar antren haji semakin panjang," katanya.

Melalui kesempatan yang sama, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief menyebut pihaknya berkomitmen untuk mengimplementasikan rekomendasi tersebut.

"Kami di Kemenag akan semakin percaya diri untuk memperjuangkan rumusan yang telah direkomendasikan agar bisa diimplementasikan dalam bentuk kebijakan yang lebih operasional," tegasnya.

Rekomendasi tersebut ditandatangani secara simbolis oleh tujuh perwakilan peserta. Beberapa di antaranya Dr KH Miftah Faqih (PBNU), Dr KH Faisol Masar (Al Irsyad), Dr KH Aim Muhammad Furqon (Persis), Dr H Masmin Afif (Kakanwil Kemenag DIY), Drs H A Rijal, MPd (Kabid PHU Kanwil Aceh), Dr H Muallif M.Pd (Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi NTB), KH Agus Salim (Forum Komunikasi KBIHU), hingga seluruh peserta mudzakarah.

9 Rekomendasi Mudzakarah Perhajian Indonesia 1444 H/2022 M

Untuk mencapai pelaksanaan ibadah haji yang lebih baik dan berkualitas, seluruh peserta mudzakarah perhajian Indonesia 1444 H/2022 M merekomendasikan 9 rumusan sebagai berikut.

1. Pemerintah melakukan persiapan haji 1444 H/2023 M lebih dini, baik dalam penyiapan layanan maupun pembinaan manasik kepada jemaah haji;

2. Meningkatkan layanan kepada jemaah haji dengan inovasi program dan perbaikan kualitas pelayanan, baik pelayanan umum, bimbingan ibadah maupun kesehatan;

3. Pemerintah melakukan perbaikan kualitas kecakapan petugas haji secara menyeluruh melalui proses seleksi berbasis kompetensi;

4. Mendorong pemerintah untuk mengupayakan dikembalikannya kuota normal pada penyelenggaraan haji tahun 1444 H/2023 M dalam rangka mengurangi panjangnya antrean haji (waiting list);

5. Untuk melindungi dan menjamin pelaksanaan pembayaran DAM sesuai ketentuan fikih, maka pemerintah perlu mengatur pembayaran tersebut melalui lembaga yang ditunjuk;

6. Memberikan perhatian khusus kepada jamaah haji lansia untuk mendapatkan prioritas keberangkatan dalam rangka mengurangi risiko penarikan setoran awal BIPIH;

7. Tidak mentolerir penggunaan dana talangan dan segala bentuk pembiayaan haji yang bertentangan dengan pemenuhan kaidah istitha'ah dan menjadikan daftar antren haji semakin panjang;

8. Mengingat besarnya penggunaan nilai manfaat dana haji pada operasional haji tahun 1443 H/2022 M, untuk keberlangsungan penyelenggaraan ibadah haji ke depan dan pemenuhan syarat istitha'ah maka perlu penyesuaian biaya perjalanan ibadah haji (BIPIH);

9. Dalam rangka penyampaian https://www.detik.com//hikmah/haji-dan-umrah/d-6434538/soal-kenaikan-biaya-haji-mudzakarah-perlu-ada-penyesuaian-bipih yang benar dan komprehensif terkait penyelenggaraan ibadah haji dan umrah kepada masyarakat, maka pemerintah perlu melakukan sosialisasi secara masif dengan melibatkan stakeholder terkait.

Kemenag menggelar Mudzakarah Perhajian Indonesia 2022 di Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo pada 28-30 November 2022. Mudzakarah ini untuk merespons dinamika penyelenggaraan haji, khususnya setelah Arab Saudi menaikkan biaya Masya'ir 2022 secara mendadak hingga 1,5 triliun.

Kebijakan itu mengakibatkan kenaikan BIPIH hingga lebih dari Rp 97 juta. Dari besaran tersebut, jumlah yang dibayar jemaah sebesar Rp 38,9 juta atau 40,7 persen. Sementara sisanya dibayarkan melalui nilai manfaat dana operasional pada musim haji 2022 yang hampir 60 persen atau 59,7 juta per jamaah.

Menurut Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dr Abdul Moqsith Ghozali, jika pola tersebut dipertahankan terus menerus maka dana optimalisasi haji dikhawatirkan akan habis pada 2027 mendatang.

Simak Video "Menag soal Haji 2023: Hasil Negosiasi, Saudi Turunkan Harga Masyair"
[Gambas:Video 20detik]
(rah/lus)