Begini Gambaran Sistem Antrean Haji Per Provinsi, Setujukah Dibuat Nasional?

Begini Gambaran Sistem Antrean Haji Per Provinsi, Setujukah Dibuat Nasional?

Rahma Harbani - detikHikmah
Kamis, 27 Okt 2022 06:49 WIB
Ilustrasi ibadah haji dan umrah
Begini Gambaran Sistem Antrean Haji Per Provinsi, Setujukah Dibuat Nasional? (Iustrasi: Tim Infografis detikcom)
Jakarta - Saat ini Kementerian Agama RI menerapkan nomor urut antrean keberangkatan haji per provinsi untuk jemaah reguler. Berbeda dengan jemaah haji khusus yang sudah menerapkan antrean per nasional.

Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kemenag Nur Arifin menjelaskan soal penentuan daftar antrean keberangkatan haji berdasarkan provinsi. Misalnya, kata Arifin, kuota nasional Indonesia untuk haji 2022 adalah 100.051 jemaah.

Dari jumlah tersebut sebanyak 7.226 kursi dipakai oleh jemaah haji khusus. Selebihnya adalah kursi untuk jemaah haji reguler yang akan dibagi ke 34 provinsi.

Menurut Arifin pembagian kuota haji per provinsi didasarkan pada indeks internasional yakni satu dari seribu orang. "Contoh, penduduk Indonesia sudah sekitar 270-an juta, untuk Islamnya dihitung 221 juta. Maka (indeks) per Indonesianya 221 ribu. Nah, 221 ribu itu otomatis dibagi 34 provinsi," kata Arifin di Asrama Haji, Jakarta, Rabu (26/10/2022).

"Tentu presentasenya berdasarkan jumlah penduduknya. Karena ini kuota provinsi. Setelah dibagi per provinsi tadi, nah, baru nomor urut per provinsi inilah antreannya," lanjut Arifin.

Dengan mekanisme nomor urut antrean per provinsi ini berakibat pada panjangnya masa tunggu keberangkatan haji. Terutama, bila pendaftar haji di provinsi tersebut jumlahnya tinggi.

Saat menerima kunjungan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah kemarin, Wakil Presiden (Wapres) RI KH Ma'ruf Amin secara khusus meminta kuota jemaah haji Indonesia pada 2023 ditambah. Apalagi setelah adanya kabar bahwa waktu tunggu jemaah haji di Indonesia mencapai 41 tahun.

"Karena itu, akan sangat gembira sekali kalau kuota haji kita ditambah karena masalah yang sangat khusus untuk Indonesia," kata Wakil Presiden Ma'ruf Amin melalui keterangan tertulisnya, Rabu (26/10/2022).

Menanggapi permintaan tersebut, Menteri Arab Saudi Tawfiq mengatakan, pihaknya berjanji akan memberikan pelayanan terbaik pada jemaah haji Indonesia khususnya terkait penambahan kuota. Apalagi selama ini jumlah jemaah haji Indonesia sangat besar, serta eratnya hubungan antara Indonesia dan Arab Saudi.

"Pemerintahan Arab Saudi itu fokus untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk jemaah haji terutama dari Indonesia," kata Menteri Arab Saudi Tawfiq.

Sementara menurut Arifin saat ini ada wacana agar antrean kuota haji reguler dibuat secara nasional berdasarkan kuota nasional, bukan per provinsi. Hal ini sebagai upaya untuk mengatasi adanya kesenjangan waktu tunggu keberangkatan antarprovinsi di Indonesia.

"Kalau itu terjadi, (antrean haji) dievaluasi ulang, mungkin solusinya adalah kuota nasional. Kalau tidak boleh ada jarak (waktu tunggu) antarprovinsi, otomatis kan dibuat nasional. Jadi, daftar antreannya juga nasional," kata dia.



Simak Video "Jokowi: Biaya Haji Masih Kajian, Belum Final Sudah Ramai"
[Gambas:Video 20detik]
(rah/erd)