Tanggapan Gubernur Zul soal Penambahan Dapil DPRD NTB

Mataram

Tanggapan Gubernur Zul soal Penambahan Dapil DPRD NTB

Ahmad Viqi - detikBali
Senin, 23 Jan 2023 14:34 WIB
Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah.
Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah. Foto: Istimewa
Mataram -

Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah menanggapi rencana penambahan daerah pemilihan (dapil) anggota Dewan Perwakilan Daerah NTB pada Pilkada 2024. Menurutnya, pemecahan dapil NTB 8 menjadi dapil 9 dan 10 antara Kabupaten Dompu, Bima, dan Kota Bima akan menjadikan Pilkada 2024 berbeda dari Pilkada 2019.

"Saya memang belum sempat mengikuti perkembangannya. Tapi tentu KPU NTB punya pertimbangan-pertimbangan soal rencana penambahan dapil anggota DPRD ini," ujar Zul kepada detikBali, Senin (23/1/2023) via WhatsApp.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sedang berada di London ini menilai pemecahan dapil NTB 2 antara Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Barat sangat masuk akal. Mengingat pemilih di Kabupaten Dompu dan Lombok Utara masuk kategori jumlah yang cukup besar.


"Pemilih di Lombok Utara dan Dompu lumayan besar. Karakter dan masalah-masalah di dua daerah itu kan, yang dihadapi juga berbeda-beda. Pilkada 2024 mungkin agak berbeda nanti," lanjut gubernur kelahiran Pulau Sumbawa ini.

Namun, ia mengaku PKS belum membahas secara khusus terkait rencana penambahan dapil dari 8 menjadi 10 pada Pilkada 2024. "(Kami di PKS) belum cek. Pasti sudah ada rapat khusus tentang ini," katanya.

Gubernur pun menyerahkan sepenuhnya rencana penambahan dapil anggota DPRD NTB ke KPU. "Ya serahkan ke KPU ya," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU NTB Yan Marli mengatakan prinsip penataan dapil sesuai kesetaraan nilai dan suara masing-masing dapil. Rencana perubahan dari 8 dapil menjadi 10 dapil juga mengutamakan jumlah kursi, agar persentase jumlah kursi yang diperoleh partai politik setara dengan persentase suara sah Pemilu 2024.

"Tetap mengutamakan proporsionalitas kesetaraan alokasi dengan memperhatikan kursi antara dapil. Tujuannya agar tetap terjaga perimbangan alokasi kursi setiap dapilnya," kata Yan Maril.

Menurutnya, rencana perubahan dapil anggota DPRD NTB tidak berpengaruh kepada jumlah kursi anggota DPRD. Perubahan ini hanya memecah dua dapil yang sebelumnya tergabung dalam satu dapil.

"Misalnya dulu pada Pemilu 2019 itu dapil wilayah NTB 2 ada Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Barat. Kini direncanakan pecah menjadi dua dapil. Tapi, tetap dengan total 12 kursi dari 65 kursi anggota DPRD," katanya.

Rencana perubahan dapil anggota DPRD NTB, lanjut Yan Marli, pada prinsipnya tetap memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah. Perubahan juga mempertimbangkan kondisi geografis dan sarana perhubungan masing-masing dapil.



Simak Video "Survei PWS Jelang Pemilu: PDIP Teratas, Disusul Gerindra dan Demokrat"
[Gambas:Video 20detik]
(irb/hsa)