Pemda Terkait Live TikTok Mandi Lumpur: Tak Harus Halalkan Segala Cara

Mataram

Pemda Terkait Live TikTok Mandi Lumpur: Tak Harus Halalkan Segala Cara

Ahmad Viqi - detikBali
Kamis, 19 Jan 2023 20:17 WIB
Pemda soal Lansia Live TikTok Mandi Lumpur: Tak Harus Halalkan Segala Cara
Pemda menyoal konten live TikTok mandi lumpur yang melibatkan lansia. Menurut pemda, konten ini tak etis dan menghalalkan rejeki dengan berbagai cara. (Ahmad Viqi/detikBali).
Mataram -

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Najamuddin Amy angkat suara soal fenomena 'ngemis' online mandi lumpur live Tiktok. Menurut ia, upaya mencari rezeki di media sosial yang menampilkan lansia tersebut tidak etis.

Apalagi, konten tersebut ditonton hingga puluhan ribu orang. "Setiap orang boleh mencari rezeki dengan cara apapun. Tapi juga harus mempertimbangkan norma yang berlaku di tengah masyarakat," imbuhnya kepada detikBali melalui sambungan telepon, Kamis (19/1/2023) malam.

Menurut Najam, fenomena live mandi lumpur di TikTok di Dusun Pedek Setanggor Timur 2 Desa Setanggor Kecamatan Praya Barat tersebut merupakan konten yang mengabaikan norma sosial yang berlaku di tengah masyarakat.


"Mari gunakan media sosial itu dengan bijak sesuai kebutuhan yang bermanfaat, yang sehat di tengah masyarakat," kata Najam.

Pemprov NTB mengimbau kepada warga dan keluarga yang ikut terlibat dalam konten live TikTok mandi lumpur untuk memanfaatkan platform media sosial secara bijak.

"Namanya mencari rezeki itu, tidak harus menghalalkan segala cara. Tentu dalam bekerja, pasti ada tata cara yang baik, bukan justru melanggar norma kehidupan dan norma kesusilaan," tegas Najam.

Najam mengklaim bahwa pemerintah NTB telah melakukan sosialisasi literasi digital terkait memanfaatkan teknologi untuk membantu masyarakat membuat konten positif.

Semestinya, kata Najam, masyarakat membuat konten-konten kreatif, seperti jualan produk UMKM yang bisa mengangkat produk lokal di NTB.

Pun demikian, karena belum ada yang merasa dirugikan, sehingga belum ada tindakan hukum atas fenomena ini. Yang pasti, jika konten tersebut dirasa atau dianggap mengganggu ketertiban masyarakat, bukan tidak mungkin bisa diambil langkah upaya hukum ke ranah Kepolisian dan Kementerian Komunikasi.

"Kalau dianggap mengganggu itu nanti ada di ranah cyber crime atau kepolisian. Kalaupun, jika akun itu harus diretas dan segala macamnya, itu ranah Kementerian Kominfo," tandas Najam.

Saat ini, pemerintah NTB hanya mampu memberikan pemahaman positif terkait tata cara menggunakan media sosial, baik di laman Facebook, Instagram, dan TikTok.

"Kami di provinsi tidak memiliki kewenangan untuk menindak itu. Pada intinya kami minta warga NTB harus punya etika dan bijak membuat konten media sosial," tutup Najam.



Simak Video "Lansia di Lombok Pilih Live Mandi Lumpur Ketimbang ke Sawah"
[Gambas:Video 20detik]
(BIR/nor)