Proyek Jembatan Disebut Tak Berizin, Bupati Lombok Barat Angkat Suara

Proyek Jembatan Disebut Tak Berizin, Bupati Lombok Barat Angkat Suara

Ahmad Viqi - detikBali
Rabu, 18 Jan 2023 14:32 WIB
Bupati Lombok Barat meminta pihak-pihak yang mempertanyakan izin UKL-UPL proyek jembatan gantung untuk berkoordinasi dengan Dinas PUPR setempat.
Bupati Lombok Barat meminta pihak-pihak yang mempertanyakan izin UKL-UPL proyek jembatan gantung untuk berkoordinasi dengan Dinas PUPR setempat. (Ahmad Viqi/detikBali).
Lombok Barat -

Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid angkat suara soal proyek jembatan gantung yang disebut Ombudsman Nusa Tenggara Barat (NTB) tak berizin.

Menurut dia, secara teknis, pembangunan jembatan gantung yang dikerjakan oleh PT Imam Karya berkoordinasi langsung dengan Dinas PUPR Lombok Barat.

Terkait izin Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL UPL), sambung Fauzan, juga dapat ditanyakan langsung kepada Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lombok Barat I Made Arthadana.


"Untuk izin, tanya Kepala Dinas PUPR (Lombok Barat) ya. Apa memang membangun jembatan butuh UKL UPL, saya tidak tahu, karena sumber pembiayaannya bukan dari APBD, tapi dari dana aspirasi anggota DPR Suryadi Jaya Purnama dan anggota DPRD Lombok Barat Fraksi PKS," ujarnya, Rabu (18/01/2023).

Yang pasti, Fauzan menilai pembangunan jembatan gantung tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sebab, hasilnya akan dimanfaatkan untuk menghubungkan masyarakat di Dusun Puyahan dan warga Dusun Cemare untuk masuk ke wilayah Pantai Cemare, Desa Lembar Selatan.

"Jembatan gantung itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat, mengingat jembatan utama saat ini kondisinya sebagian besar sudah rusak," terang Fauzan.

Selain itu, jembatan gantung tersebut nantinya akan dimanfaatkan untuk memitigasi bencana bagi warga Dusun Cemare bagian selatan.

Secara terpisah, Kepala Desa Lembar Selatan Beny Basuki menuturkan pemerintah desa pada prinsipnya mendukung pembangunan jembatan gantung yang memiliki panjang 120 meter tersebut. Jembatan itu diperkirakan menelan anggaran Rp 15,7 miliar.

Pembangunan jembatan gantung itu juga akan membuka lapangan kerja, di samping memudahkan warga setempat yang bermukim di Dusun Puyahan dan Dusun Cemare.

Tak hanya itu, jembatan gantung tersebut juga menunjang kawasan wisata mangrove dan ekowisata di Dusun Cemare, Desa Lembar Selatan.

"Yang ditolak oleh PT SME itu nanti akan ada solusinya. Akan dibuat buka-tutup jembatan di sisi timur. Cuma siapa yang akan membiayai itu, kami belum tahu. Sebab, kalau ada kapal lewat itu, ya harus dikeruk dan dibuatkan semacam jembatan buka tutup," jelasnya.

Menurut Beny, secara umum, PT MSE hanya melayani kapal ukuran sedang masuk, yakni pada waktu air pasang. "Jadi, kapal tidak bisa masuk setiap hari. Praktis untuk kapal-kapal besar maksimal bisa dilalui 2 hari waktu air pasang tertinggi," imbuh dia.

Terkait jalur masuk kapal yang melakukan perbaikan di PT MSE, itu pun merupakan jalur nelayan tradisional. "Tetapi, kenapa KSOP memberikan izin? Kami tidak tahu," tandas Beny.

Sementara, jembatan gantung nantinya akan memudahkan akses 370 kepala keluarga (KK) yang menetap di Dusun Cemare dan 494 KK di Dusun Puyahan atau setara 2.200 jiwa yang bermukim di dua dusun tersebut.

Redaksi detikBali mencoba menghubungi Kepala Dinas PUPR Lombok Barat I Made Arthadana. Namun, hingga saat ini, yang terkait belum memberikan respons.



Simak Video "81 Orang Tewas Akibat Jembatan Gantung Ambruk di India"
[Gambas:Video 20detik]
(BIR/hsa)